Cyber University Ikuti Sosialisasi KIP Kuliah 2026 Bersama LLDIKTI Wilayah III

Jakarta – Cyber University mengikuti Sosialisasi dan Pendampingan Pengelolaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2026 yang diselenggarakan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III secara hybrid di Universitas Trilogi, Jakarta Selatan, Rabu (29/7). Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi perguruan tinggi untuk memahami kebijakan dan mekanisme terbaru dalam pengelolaan KIP Kuliah 2026 guna mendukung penyaluran bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan.

Kegiatan diawali dengan sambutan Rektor Universitas Trilogi, Prof. Dr. Pramono Hari Adi, M.S. Selanjutnya, Kepala LLDIKTI Wilayah III, Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, menyampaikan materi mengenai kebijakan dan pengelolaan KIP Kuliah 2026. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya proses seleksi, pendataan, dan pengelolaan penerima bantuan secara cermat agar KIP Kuliah dapat diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria.

Selanjutnya, Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT), Dr. Muni Ika, S.Pd., M.Pd., memaparkan sejumlah ketentuan dalam Program KIP Kuliah 2026. Salah satu hal yang dibahas berkaitan dengan sasaran penerima bantuan. Calon penerima yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada desil kesejahteraan 1 sampai 4 menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam program tersebut.

Baca juga: Kuliah Sambil Bangun Bisnis: Pilihan Jurusan Tepat untuk Gen Z yang Ingin Berwirausaha

Dalam pemaparannya, Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan menegaskan bahwa ketepatan proses seleksi dan pendataan menjadi bagian penting dalam pengelolaan KIP Kuliah. Menurutnya, perguruan tinggi perlu memastikan bantuan tersebut tersalurkan kepada mahasiswa yang sesuai dengan kriteria dan membutuhkan dukungan pembiayaan pendidikan.

“Program KIP Kuliah merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, proses seleksi, pendataan, serta pengelolaan penerima bantuan perlu dilakukan secara cermat agar program dapat diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar memenuhi kriteria dan membutuhkan dukungan pembiayaan pendidikan,” ujar Henri dalam keterangan rilis Selasa (18/8).

Berbagai ketentuan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut memberikan pemahaman bagi perguruan tinggi mengenai mekanisme pengelolaan KIP Kuliah 2026. Informasi tersebut mencakup proses pendataan dan penetapan penerima bantuan sehingga perguruan tinggi dapat menyesuaikan pengelolaan program dengan ketentuan yang berlaku.

Keikutsertaan Cyber University dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya kampus memahami dan menerapkan ketentuan terbaru dalam pengelolaan KIP Kuliah 2026. Pemahaman tersebut dapat mendukung proses pendataan, seleksi, dan pengelolaan penerima bantuan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, Cyber University terus memperkuat pengelolaan program KIP Kuliah agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan. Langkah ini sejalan dengan semangat Cyber University sebagai Shaping Future Digital Leader dalam mendukung akses pendidikan tinggi dan mempersiapkan mahasiswa untuk berkembang di tengah kebutuhan dunia digital.

“Kami berharap pengelolaan KIP Kuliah dapat terus berjalan dengan baik sehingga mahasiswa yang membutuhkan memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan mengembangkan potensinya,” tutup Henri.